Senin, 10 Mei 2021, 16:45 WIB

UU Ciptakerja: Kebiri Qodrat Buruh Perempuan

UU Ciptakerja: Kebiri Qodrat Buruh Perempuan

Parwainstitute.id - Hari buruh diperingati setiap 1 Mei dengan berbagai macam cara, ada yang turun melakukan demonstrasi, ada juga via tulisan dan lain sebagainya. Dalam program Bioskop Politik (Biotik), Party Watch (Parwa) Institute dalam rangka menperingati hari buruh fokus pada buruh perempuan dengan mengusung tema “Perlindungan Buruh Perempuan=Perlindungan Masyarakat” pada Kamis, 6 Mei 2021, dengan menghadirkan Pitria Nova, Kordinator Nasional Drupadi BMI (Sayap Partai Demokrat).

 

Pitria mengingatkan bahwa pembukaan UUD dalam Alinea ke-4 sudah menjelaskan bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum maka pemerintah harus melakukan pembangunan nasional termasuk pembangunan ketenagakerjaan, maka dibuatlah UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

“Dalam UU No.13 Tahun 2003 sudah dijelaskan bahwa baik laki-laki atau perempuan, tidak memandang, kelamin, suku, ras dan segala macam, berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam UU tersebut juga dijelaskan, baik laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang layak dari pengusaha tanpa ada diskriminasi,” tutur Pitria.

 

Wajib bagi pemerintah, lanjutnya, memberikan perlindungan khusus untuk pekerja perempuan, bukan berarti disini perempuan diistimewakan tetapi ada qodrat perempuan yang harus dilindungi termasuk ketika menjadi pekerja atau buruh. Qodrat perempuan yang dimaksud, katanya, seperti haid, hamil, melahirkan, menyuusi dan segala macam,

 

“UU yang mengatur perlindungan terhadap perempuan ada di pasal 81 UU 13 Tahun 2003 tentang haid, hamil, menyusui. Jadi ketika perempuan haid, mereka boleh tidak bekerja dalam 1-2 hari, dan ketika hamil boleh istrahat cuti sekitar 1,5 bulan libur sebelum dan sesudah melahirkan. Ketika perlindungan itu sudah dibuat oleh pemerintah, kenapa hari ini masih terjadi demo terhadap pemerintah?,” tanyanya.

 

Pitria mengungkapkan bahwa ternyata ketika dipelajari dan didalami dengan baik, peraturan ini banyak yang tidak direalisasikan oleh perusahaan, dan itu bisa disaksikan banyak teman-teman yang bekerja, kadang mereka ingin menyusui tetapi tidak disediakan ruang khusus untuk menyusui atau memerah asi, padahal sudah diatur dan didukung oleh peraturan menteri kesehatan, bahkan dibuat peraturan tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan ruang menyusui sekitar 3 x 4.

 

“Inilah yang dialami dan dirasakan oleh para perempuan yang bekerja diluar sana. Yang mengerti perempuan adalah perempuan sendiri, karena itu sulit dijelaskan ke laki-laki. Namun, di UU Ciptakerja banyak yang menuai kontroversi, misalnya tidak ada jaminan perempuan yang cuti hamil kembali lagi pada posisi sebelumnya dan soal waktu cuti tidak disebutkan secara spesifik,” tandasnya.

 

“UU Ciptaker tidak menjadi payung hukum bagi pekerja perempuan, itu yang menjadi dilema hari ini. Padahal kita berharap UU Ciptakerja bisa memperkuat UU Ketenagakerajaan tetapi ternyata tidak dan malah melemahkan,” pungkasnya.

Share