Kamis, 21 Oktober 2021, 14:11 WIB

Profesor Singkong: Food Estate Menambah Harapan Masyarakat

Profesor Singkong: Food Estate Menambah Harapan Masyarakat

Parwainstitute.idFood and Agriculture Organization (FAO) mengingatkan akan potensi terjadinya krisis pangan global. Indonesia sendiri mempunyai peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan, yang mana peta ini mengukur ketahanan pangan di masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang, pemerintah Indonesia sedang menjalankan program food estate di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia.  

 

Prof. Achmad Subagio, Pemerhati Ketahanan Pangan Nasional, meyakini bahwa program food estate menambah harapan masyarakat Indonesia akan terwujudnya ketahanan pangan nasional kedepannya tanpa melupakan kompleksitasn permasalahan pangan yang dihadapi oleh Indonesia hari ini. Itu disampaikan dalam program Bioskop Politik (BIOTIK) bertema “Ketahanan Pangan Nasional: Apa Kabar Food Estate? Pada 18 Oktober 2021. Berikut penyampaian lengkap Subagio atau dikenal dengan Profesor SIngkong dalam program BIOTIK.

 

Apa yang kita diskusikan ini, yang pertama sangat strategis sebagaimana apa yang dikatakan Bung Karno bahwasanya pangan itu adalah mati hidupnya sebuah bangsa, dan itu kenyataan. Bagaimana Uni Soviet hancur gara-gara memang pangannya. Ini menurut saya letak strategis daripada pembangunan pangan. Kedua, urgent, saya katakana begitu, karena kondisi saat ini masih relatif baik tapi belum dua tiga tahun yang akan datang.

 

Jadi ketika jangka menengah, kondisinya sangat luar biasa berbahaya bagi kita, kenapa?. Pertama, kondisi global, perlu kita cermati bahwasanya pangan itu tidak terlepas dari kondisi global. Ketika kita berbicara nasional, kenyataannya kita impor 15 juta ton dalam setahun mulai dari gandum, beras, kedelai, jagung, atau pangan yang berupa nabati. 15 Juta ton itu tidak sedikit.

 

Ketika kondisi global saat ini, kita tahu ada indeks yang dikeluarkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization), yaitu Global Price Indeks, saat ini ada peningkatan 32,8 percent dari harga Year-to-Year. Apa artinya? Harga pangan, gara-gara Covid-19, meningkat terus, kenapa seperti itu? Karena kenyataannya semua negara -negara meng-hold ekspor, mereka khawatir kondisi pangan global, karena meng-hold eskpor maka harga pangan dunia melonjak dan beberapa kebijakan kita harus mensikapi kebijakan China yang massif. Ini juga menjadi distrupsi.

 

Kedelai sekarang akhirnya melonjoak sejak diawal tahun. Saya sudah bilang ke beberapa kementerian saat itu bahwasanya kita harus hati-hati dengan program jagung China karena mereka meng-cut semua program yang terkait dengan kedelai. Begitu program kedelai China dihentikan, mereka butuh kedelai sangat besar dan kemudian mengambil kedelai dari Amerika. Apa akibatnya? Kita sorted diawal tahun. Itu juga terjadi di Jagung kita saat ini. Jadi kondisi global demikian berdampak pada kita.

 

Belum lagi Laut China Selatan, ketika Laut China Selatan terjadi gelojak, 15 juta ton yang kita masukkan tadik, katakanlah 10 persen saja bermasalah, 1,5 juta ton selama tiga bulan kita ambil darimana?, cadangan pangan nasional kita saat ini yang dimiliki oleh pemerintah hanya 1,1 juta ton, itu hanya hidup untuk sekitar 14 hari. Jadi kondisi kita dikatakan baik ya baik tapi dalam jangka 2-3 tahun ini berbahaya sekali kalau tidak segera disikapi apalagi dikatakan oleh Pak Moh. Ichsan Firdaus (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar) intensifikasi harus digerakkan, saya bilang kita harus hati-hati dengan intensfikasi karena menurut grafik semua ini leveling off, kita sudah pada puncaknya, 5 koma sekian.

 

Karena apa? Daya dukung daripada lahan kita sudah semakin merosot, kemudian jika dipaksanakan kata orang jawa ngulet. Ini persoalan yang luar biasa bagi kita. Karena itulah saya melihat bahwasanya kita harus mulai sudah berpikir tentang food estate ini, food estate dalam segala bentuknya mulai besar, kecil dan seterusnya, tetapi bahwa ekstensifikasi itu diperlukan. Ekstensifikasi adalah lahan ini memang dedikasikan untuk lahan pangan, tidak boleh dikonversi, karena dari data kita konversi tiap tahun, itu mengalami penurunan 47,000 Ha pertahun, lahan nasional kita turun terus. Jadi sampai kapan kita punya lahan, harus ada lahan yang dedikasikan.

 

Kalau toh misalnya kita buka 30,000 Ha dalam satu hamparan seperti di Kecamatan, itu mesti dibagi misalnya berapa persen untuk perkampungan, berapa persen untuk public space, berapa persen untuk jalan, berapa persen untuk lingkungan. Itu harus ada pembagian-pembagian, dan itu didedikasikan untuk itu seperti di negara-negara maju misalnya di Belanda, tidak boleh tanah disenggol begitu saja disana, misalnya bangun garasi saja harus sudah ijin. Nah ini yang harus dikerjakan.

 

Dari data kita, dari 514 kota/kabupaten kota yang sudah menandatangani RT/RW yang sudah ada  LPP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), itu hanya 263, itu yang masih tandantangan saja, belum diimplementasikan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mengatur itu. Kalau tidak serius mulai dari awal dikembangkan ektensifikasi untuk pangan. Ini kesempatan sebenarnya kalau kemudian presiden memang konsen kesitu dan itu didedikasikan.

 

Saya setuju bahwasanya harus hulu-hilir. Jadi food estate, estate itu artinya perkebunan, konteksnya apa? Perkebunan itu ada manajemen, jadi konteksnya adalah ketika ada perkebunan berarti ada aspek menejemen/ pengelolaan, begitu dikelola tidak dibiarkan petani hanya menanam, hulu hilir diselesaikan, value dimiliki oleh mayarakat setempat sampai selesai. Jadi jangan sampai seperti sekarang, misalnya Singkong ditanam di Lampung kemudian dibawa ke Wonogiri.

 

End-to-End itu harus dibicarakan, karena end-to-end maka disitulah biomasa itu tidak boleh bergerak jauh-jauh, apa artinya batang tanam padi tidak boleh dibawa jauh-jauh, ya harus diberikan ke yang sekitarnya seperti ada sapi dan seterusnya sehingga pergerakan biomasa ini menjadikan lahan itu awet untuk kemudian sustain. Kuncinya disitu, jangan sampai terlalu jauh, dihilangkan atau dibakar, semua diborong kemana. Jadi prinsip lahan pertanian kemudian sustain, salah satunya biomassa tidak jauh-jauh bergerak. Ini yang menjadi catatan.

 

Kemudian tentang pengelolaannya, sekali lagi karena ini manajemen memang harus diselesaikan pengelolaan itu petani, sistemnya tadik itu mulai dari koperasi, CV, PT dan lain-lain sesuai dengan local wisdom. Pengelolaannya harus betul-betul sangat teratur dan terkontrol, panen berapa, dibawa kemana, diolah seperti apa, harus jelas. Apalagi kita nomor dua di dunia food loss dan food waste. Loss ini apa konteksnya, yaitu paska panen tidak jelas, jadi end-to-end tadik panen ditempat, diolah disebalahnya, limbahnya dikembalikan ke lahan, kemudian terbuka pekerjaan disitu, jadi food estate menjadi pemerataan pembangunan. Sumber-sumber pertumbuhan baru itu muncul. Karena itu, harus dipikirkan sampai kesitu – trickle down effect-nya.

 

Program Food Estate baru berjalan 1 tahun, untuk mencetak lahan pertanian terutama padi itu diperlukan belasan tahun agar produktivitasnya meningkat. Saya sepakat bahwasanya diperlukan pengawasan dan keterbukaan oleh masyarakat dan diperlukan dialog-dialog. Saya yakin dalam konteks ini memang belum terlalu massif, ini diperlukan agar semua orang tahu tentang apa yang akan dibangun. Masyarakat perannya apa, ada sosialisasi ke masyarakat, nah ini yang belum massif sehingga masyarakatnya tahu nanti mau jadi apa atau apa yang akan mereka kerjakan, termasuk juga kalau sudah di-develop satu wilayah yang didedikasikan untuk Food Estate, maka kurikulum di daerah tersebut perlu diperhatikan untuk sekolahnya, harus terintegrasi. Karena seluruh kementerian yang terkait harus dilibatkan, itu kekuatan presiden.

 

Persoalan ketahanan pangan sangat kompleks, jadi bukan hanya soal ketersediaan tetapi juga jangkauan, misalnya terkait dengan polaritas harga, bagaimana harga naik turun, kemudian logistik termasuk juga keamanan, keamanan pangan kita jeblok sekali, tetapi setidaknya Food Estate ini bisa menambah harapan.

 

Tentang pengelolaannya, keterlibatan petani memang harus disertakan termasuk reformasi agraria misalnya kepemilikan tanah dan seterusnya. Patut diingat bahwa yang namanya corporate, itu bukan bentuk korporasi besar. Kemudian petani didorong untuk mempunyai usaha pertanian dengan adanya manajemen dan pengelolaan disitu. Ini harus didorong agar petani bisa naik pangkat. Kita harus ajarkan petani mempunyai estate.

Share