Kamis, 21 Oktober 2021, 14:09 WIB

PKB: Food Estate Harus Berdasarkan Local Wisdom

PKB: Food Estate Harus Berdasarkan Local Wisdom

Parwainstitute.id - Menurut Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Food and Agriculture Organization (FAO) sendiri menyatakan bahwa ketahanan pangan terjadi saat semua orang, sepanjang waktu punya akses fisik dan ekonomi terjaga kebutuhan dan nutrisi pangan untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

 

Terkait dengan ketahanan pangan nasional, Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, menjelaskan beberapa catatan terkait kondisi dan perkembangan ketahanan pangan nasional dan program food etate dalam program Bioskop Politik (BIOTIK) bertema “Ketahanan Pangan Nasional: Apa Kabar Food Estate? Pada 18 Oktober 2021. Berikut penjelasan lengkap dari Anggia Erma Rini.

 

Berdasarkan beberapa kali rapat kerja, RDP (Rapat Dengar Pendapat), kunjungan, pertemuan dan beberapa kali perdebatan di DPR termasuk kerja-kerja pengawasan didalamnya, setidaknya ada 5 kebijakan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan nasional yang sering kita kritisi, yaitu pertama tentang gerakan serap gabah di penggilingan, stabilisasi harga pangan, program food estate, aneka program peningkatan produksi pangan dan optimalisasi lumbung pangan.

 

Jadi ketika kita bicara tentang pangan, pasti tidak hanya bicara tentang beras tentunya, bahkan di Komisi IV DPR RI kita sangat mendorong local wisdom (Kearifan Lokal) menjadi salah satu prioritas karena Indonesia sangat luas sekali dan punya potensi yang besar dan beragam. Itu harus dihargai. Kebijakan ini tidak hanya sebatas di Kementerian Pertanian saja, namun terkait juga dengan lainnya.

 

Sistem koordinasi sangat penting karena tidak bisa berdiri sendiri karena hasil panen yang dihasilkan para petani atau yang dibina di Kementerian Pertanian tidak berdiri sendiri langsung dinikmati oleh masyarakat. Perlu ada alur lain apakah itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, lalu Kementerian Perokonomian yang saling berkaitan.

 

Masih ada gap antara pelaksanaan kebijakan dengan kenyataan harapan gabah petani terserap secara maksimal, ini masih belum bekerja dengan baik, malah penyerapan turun dengan kapasitas Bulog yang terbatas. Jadi sebenarnya Bulog punya peran strategis karena penyerapan gabah ini ada di Bulog, tetapi juga mau distribusi hasil dari yang dihasilkan oleh para petani juga ada di Bulog. Makanya kalau ada Badan Pangan Nasional, ini menjadi sangat penting sekali bagi kami, bagi kita semua, dan bagi Indonesia untuk kedaulatan pangan. Jadi kedaulatan versus ketahanan, pilih yang mana? Kalau saya pilih kedaulatan.

 

Pola distribusi bantuan yang berubah dari beras sejahtera menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau kartu sembako dan lain sebagainya akibat pandemi, ini juga masih punya gap yang tinggi. Jadi belum sesuai dengan harapan belum sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Stabilitas harga pangan belum memenuhi target juga, padahal sebenarnya dalam pandemi ini sektor pertanian adalah sektor paling memberikan kontribusi positif disaat sektor lain turun yang memberikan kontribusi negatif. Sektor pertanian memberikan kontribusi positif 19 % - jika tidak salah.

 

Kita tahu Kemntan, Kemendag, dan lainnya tidak bisa berdiri sendiri, apalagi bicara tentang harga beras dibawah HPP (Harga Pokok Penjualan), jagung pakan yang mahal, kebetulan saya dari Dapil Tulungagung-Biltar-Kediri, seminggu lalu saya ketemu dengan para peternak unggas yang hadir di Senayan.

 

Saya kira para peternak ini sangat bijaksana karena perminataannya harga telur tidak harus mahal, hanya distabilkan, jagung juga distabilkan sehingga tidak tegok. Telur mahalpun juga membuat para konsumen juga merasa keberatan. Artinya, yang jelas para petani tidak merasa kerugian, konsumen juga bisa membeli telur dengan sebaik-baiknya. Ini masih menjadi masalah rumit sampai hari ini, jagung pakan beras, lalu telur murah, daging sapi masih impor besar dan lain sebagainya.

 

Banyak hal perlu penanganan dan evaluasi yang lebih komprehensip. Evaluasi tentang food estate, hari ini yang paling utama saya jelaskan adalah target produksinya belum terukur, masih ada masalah di beberapa tempat. Cita-cita food estate ini untuk mencadangkan pangan di Indonesia supaya tidak kekurangan termasuk juga ekstensifikasi tentunya karena di Jawa, mau tidak mau, setiap saat pasti lahan terus berkurang.

 

Sebab itu, harus ada ekstesifikasi, kalau saya sebenarnya sangat setuju dengan lahan yang ada kemudian dimaksimalkan produktifitasnya sehingga intensifikasi itu bagian dari salah satu strategi. Mau tidak mau, lahan tidak akan pernah bertambah, pasti akan berkurang, kita perlu melakukan inovasi kualitas tanam kita, apapun itu untuk menghasilkan produktivitas yang lebih besar.

 

Tentang food estate memang kami di komisi IV DPR RI beberapa kali melakukan evaluasi karena cita-cita yang baik ini harus diimplementasikan dengan baik pula dengan infrastruktur yang baik pula, dan dengan target yang terukur. Ini sangat mudah untuk dibicarakan tetapi sangat susah untuk diimplementasikan seperti misalnya food estate, kan tidak bisa berdiri sendiri kementerian pertanian, dan ada beberapa kementerian yang sangat erat, contohnya tentang irigasi pasti bukan Kementan, tetapi Kementerian PUPR.

 

Itu juga kordinasinya harus benar-benar tepat karena beberapa kali saya menemukan irigasi yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan lahan tersebut. Jadi ini sangat critical, lalu kemudian koordinasi dengan para petani setempat, itu juga bagian tidak terpisahkan untuk bisa disebut bahwa food estate benar-benar menjawab kebutuhan atau menyiapkan cadangan pangan.

 

Aneka program peningkatan produktivitas pangan masih sporadis, belum komprehensip secara holistik dan masih belum ada respon yang cepat dalam beberapa isu yang menguat, misalnya isu jagung atau telur, memang tidak bisa cepat tapi harus punya strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena petani dan peternak butuh pertanggungjawaban segera tetapi memang itu dipakai untuk jangka panjang. Lalu kemudian lumbung cadangan kita masih banyak ditemukana masalah dalam beberapa kali kunjungan lapangan baik dari sisi keterbatasan gudang, penyimpangan hingga soal cadangan beras dan lain sebagainya. Ini menjadi kritik yang besar bagi kami.

 

Kedepan, pemerintah harus mampu menyelesaikan tantangan food estate, karena food estate inikan ketika petani panen tidak langsung berhenti tetapi ada proses yang kemudian hasil panen tersebut sudah bisa langsung dinikmati oleh user-nya dengan baik. Masalah trasportasi ada di Kalimantan Tengah, dinilai berhasil berasnya tetapi bagaimana apakah itu mampu dinikmati langsung ataukah hasilnya dipakai oleh orang-orang yang ada di Kalimantan Tengah atau ditaro dimana dan bagaimana transportasinya, ini bagian yang harus terpikirkan, makanya ukuran keberhasilan itu memang lebih harus komprehensip.

 

Pada akhirnya, sebenarnya program ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan food estate ini mutlak membutuhkan keseriusan penanganan yang kuat, political will yang kuat dari semua stakeholders yang tidak hanya membutuhkan komitmen tetapi how to implement dengan detail?, itu yang perlu diterapkan. Pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor, tata kelola air dan lain sebagainya. Banyak yang harus dibongkar.

 

Harusnya food estate ini seperti yang saya katakan di awal harus menformulakan kebijakan atau sesuai local wisdom. Jadi tidak kemudian dipaksakan harus menanam sesuatu, misalnya di NTT Sorgum menjadi favorit, itu bisa menjadi pilihan tidak harus beras, lalu kemudian jagung, beras, holtikultural dan lainnya. Artinya tidak harus diratakan, diseragamkan apa yang harus ditanam di food estate. Kalau saya katakana food estate tidak perlu pakai nama food estate, itu terlalu tinggi, saya pernah mengusulkan nama yang lebih sesuai karena food estate benar-benar dari hilir sampai hulu.

Share