Selasa, 18 Mei 2021, 11:58 WIB

Parwa Institut Desak Parpol Pulihkan Trust Publik

Parwa Institut Desak Parpol  Pulihkan Trust Publik

Parwainstitute.id-Fenomena kepartaian dari waktu ke waktu terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, dari berbagai hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei terkemuka melaporkan bahwa institusi kepartaian termasuk salah satu yang bernasib apes.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Party Watch (Parwa) Institut, Muhammad Jusrianto menyoroti adanya fenomena distrust (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap eksistensi partai politik (parpol) di tanah air.

“Kita harus jujur bahwa keberadaan partai dari waktu ke waktu memang terus mengalami degradasi dalam membangun kepercayaan publik,” ungkap Muhammad Jusrianto saat diwawancara Jabar Ekspres, Selasa (11/5).

Dikatakan Jusrianto, dari hasil survei terbaru pada 2021 yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia, misalnya, di antara sejumlah lembaga yang disurvei, parpol termasuk salah satu institusi yang menempati urutan terendah dari sisi kepercayaan publik.

“Misalkan kita merujuk pada hasil survei terbaru pada bulan Februari 2021 yang digelar Lembaga Indikator Politik Indonesia, partai politik hanya mendapatkan angka 47,8 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan institusi DPR yang menempati urutan terendah kedua dengan score 52,6 persen,” tandasnya.

Menurut Jusrianto, hilangnya kepercayaan publik terhadap peran parpol itu salah satunya disebabkan oleh kegagalan menjembatani aspirasi warga yang selama ini jadi harapan mereka.

Ia lebih lanjut mengatakan, sejak awal kehadiran parpol memang dipercayakan untuk mengartikulasi dan mengagregasi beragam persoalan yang ada di masyarakat yang menjadi konstituennya.

“Hubungan antara parpol dan konstituen (warga) adalah hubungan simbiotik-fungsional. Artinya, kedua entitas (parpol dan konstituen) sama-sama saling mengambil keuntungan secara fungsional dalam tatanan demokrasi. Jadi, eksistensi partai sangat ditentukan oleh dukungan konstituen. Sebaliknya, aspirasi warga hanya akan diteruskan lewat saluran partai untuk menjadi kebijakan (publik),” urainya.

Problemnya, menurut dia, relasi simbiotik-fungsional itu belakangan semakin memudar lantaran kealpaan parpol dalam menjaga hubungannya dengan para konstituen.

Fenomena makin memudarnya kepercayaan publik terhadap peran parpol itu sendiri, tambah dia, terjadi hampir di seluruh daerah tak terkecuali di Kota Depok.

“Yang harus dicatat, fenomena public distrust terhadap partai ini bukan hanya terjadi di beberapa tempat saja, melainkan hampir dijumpai di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Depok,” ucap Jusrianto.

Pria asal Enrekang, Sulawesi Selatan itu memang mengakui bahwa tingkat partisipasi politik di Pilkada Kota Depok 2020 kemarin mengalami peningkatan 6,64 persen atau naik menjadi 62,79 persen, jika dibandingkan Pilkada Kota Depok tahun 2015 yang hanya mencapai 56,15 persen.

“Namun, itu bukan satu-satunya tolok ukur untuk mengukur tingginya kepercayaan publik Kota Depok terhadap parpol. Sebab, ada banyak variabel, sebut saja pengaruh tokoh, tingkat mobilisasi dan relasi dukungan lainnya, yang berdampak pada tingkat partisipasi warga di dalam politik elektoral (Pilkada),” tandasnya.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa ada beberapa partai yang hingga saat ini berhasil meyakinkan konstituennya sehingga hubungan simpatik itu masih tetap terjaga.

“Tentu dari fenomena itu, ada beberapa partai yang karena komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi basis dukungannya (warga) menjadikan partai bersangkutan tetap memiliki kepercayaan tinggi di level pendukungnya. Namun, ini hanya sebagian kecil saja,” tutur Jusrianto.

Untuk itu, dirinya berharap agar parpol-parpol yang masih eksis hingga saat ini terus melakukan pembenahan diri sebelum menemui titik akhir.

“Tentu kita berharap ada perbaikan diri di tengah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi partai saat ini. Itu semua demi menyelamatkan marwah partai yang pelahan mulai menemui kebuntuan,” pungkasnya.

 

Share