Rabu, 20 Oktober 2021, 12:36 WIB

Gelora: Program Food Estate Menguatkan Korporasi di Dunia Pertanian

Gelora: Program Food Estate Menguatkan Korporasi di Dunia Pertanian

Parwainstitute.idUntuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang, pemerintah Indonesia memiliki program food estate di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Adapun food estate yang sudah berjalan diantaranya ada di tiga kabupaten di Kalimantan Tengah, Humbang Hasundutan di Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Pembangunan Food Estate juga masuk menjadi bagian Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 sebagai strategi implementasi Prioritas Nasional dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

 

Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Parwa melaui program Bioskop Politik (BIOTIK) mengangkat tema “Ketahanan Pangan Nasional: Apa Kabar Food Estate?” pada Senin Malam (18/10/21). Salah satu pembicara adalah Anggoro Yudo Mahendro, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPN Gelora Indonesia. Yudo sendiri pesimis terhadap program food estate akan berjalan dengan baik karena tidak ada perencanaan yang matang dan menguatkan peran korporasi dalam dunia pertanian sehingga petani jadi korban. Berikut ulasan lengkap Yudo dalam program BIOTIK.

 

Mengenai ketahanan pangan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terkait dengan pengelolaan, tadik disampaikan bahwa Food estate ini dikelola oleh misalnya personal atau korporasi, badan usaha. Jadi kalau ini terus dibiarkan, ada suatu trend, yakni negara mengurus korporasi, korporasi mengurus petani karena pada kenyataanya kalau kita lihat dilapangan petani-petani itu sekarang yang ngurus ya pengusaha pupuk, pengusaha peptisida.

 

Para penyuluh pertanian itu bisa dipastikan sudah menghilang di semua wilayah termasuk wilayah saya sekarang berada, di Sulawesi Tengah, melihat tidak ada lagi dinas pertanian yang intensif melakukan menjaga atau melakukan penyuluhan, melakukan pendampingan ke petani secara serius. Itu semua dilakukan oleh korporasi.

 

Dengan adanya food estate, ini semakin menguatkan peran korporasi dalam dunia pertanian. Nanti, misalnya kita tahu ada sekitar 28 juta rumah tangga merupakan petani. Nanti ketika food estate ini dikelola swasta, kembali lagi petani akan menjadi buruh tani karena sebagian besar petani di Indonesia itukan peasant (Petani), mereka punya lahan sedikit, bukan farmer yang punya keleluasan modal dan lain-lain.

 

Kalau kita melihat sebenarnya titik-titik atau pusat sentral pertanian diluar Jawa merupakan hasil dari kebijakan terdahulu, yaitu trasnmigrasi. Saya sekarang ada di Toili, Banggai, merupakan lokasi trasnmigrasi sejak tahun 1950-an. Tempat ini menjadi sentral ketahanan pangan bagi wilayah Sulawesi Tengah sampai ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Dulu ada sebuah konsep, misalkan KTM (Kota Terpadu Mandiri) yang coba mengembangkan wilayah-wilayah transmigrasi menjadi lumbung pangan diluar Jawa, tapi sekarang karena sudah tidak ada program itu, banyak wilayah misalnya Sorong menjadi kota sendiri jadi maju, di beberapa titik yang kita lihat wilayah transmigrasi malah menjadi wilayah perdagangan, wajar jika tidak produktif kembali.

 

Berikutnya menyorot kembali mengenai intensifikasi bahwa sebenarnya produktifitas itu terkait dengan pemasaran atau akses pasar. Kalau kita lihat sebenarnya petani-petani di Indonesia karena tidak diurus oleh negara, mereka bingung mencari apasih komuditas yang menarik?, Akhirnya mereka mengikuti trend, sekarang ramai nilam di berbagai wilayah, mereka tanam nilam, ada yang bilang tanam porang mereka tanam porang karena memiliki potensi ekspor.

 

Ada relasi yang kuat antara akses pasar dengan pertanian misalnya kalau kita lihat petani bawang merah dengan petani padi, pasti lebih sejahtera petani bawang merah karena memang pasarnya sudah terbentuk. Lalu misalnya kelapa sawit atau kelapa di beberapa titik sudah ada pengolahan-pengolahan kelapa untuk menjadi kopra sehingga harga kelapa naik lagi. Jadi ada ikatan yang khusus antara produktivitas dengan akses pasar. Ini yang belum tersambung, ada dua segmen misalnya pertanian itu ngurusin produksi sampai pengolahan, sedangkan pemasaran itu oleh kementerian perdagangan. Jadi sering tidak sinkron.

 

Ada program misalnya SRG (Sistem Resi Gudang) sudah dibangun infrastrukturnya, sudah dibangun bagaimana upaya men-delay ketika ada hasil panen tapi itu terlalu nyelimat untuk petani-petani kecil. Jadi saya rasa itu penting bagaimana ada relasi misalnya antara kepastian harga dan kepastian pasar mempengaruhi produktivitas, apalagi kalau ditempat transmigrasi antara dibangun sistem pengadaan yang lebih bagus karena selama ini banyak juga yang karena hujan karena irigasinya sudah rusak dan tidak diperbaiki.

 

Selanjutnya fasilitas-fasilitas pendukung seperti pertanian gabah, untuk penjemuran saja mereka bingung, baik di Jawa maupun di luar Jawa, bagaimana kita mau bahas yang lebih jauh, bayangkan melakukan suatu pengolahan paska panen yang sederhana, pengeringan itu saja kita masih manual dan belum ada teknologi yang dikembangkan.

 

Hal-hal seperti ini saya rasa penting sekali bagaimana negara sebagai suatu istrumen yang penting mengurus petani karena itu bagian besar dari penduduk kita, jangan hanya melayani pengusaha. Harusnya kembali menggerakkan sistem dinas-dinas pertanian dan lain sebagainya.

 

Kami sebagai partai baru melihat peluang, bagaimana kita mengelola, bersentuhan langsung dengan petani dan nelayan karena memang ini kelompok besar yang tidak tersentuh oleh negara dan sering terombang ambing dengan kepentingan-kepentingan korporasi.

 

Secara pribadi mengenai program ini (Food Estate) akan berjalan, saya pesimis, karena memang memulai dari awal, dibuat tidak dengan suatu perencanaan yang baik. Saya menegaskan bagaiamana terlebih dahulu kita mengutamakan mengurus petani.

 

Kalau kita membutuhkan lahan sebenarnya perusahaan sawit di Indonesia cukup produkti, bahkan di dunia kita unggul dan itu ada sekitar 15 juta hektar yang digunakan oleh para pengusaha sawit, mereka punya modal yang cukup besar. Bisa saja pemerintah mendorong bagaimana ketika lahan-lahan yang digunakan atau yang sudah selesai masa produksinya digunakan oleh masyarakat atau oleh korporasi tersebut untuk memproduksi tanaman pangan dan itu sedang dicoba oleh teman-teman kita di Riau dan itu berhasil dimana mereka mencoba menanam holtiklutural dan juga jagung.

 

Jagung itu punya potensi yang besar untuk menjadi substitusi beras, hasil produksinya sangat lumayan, tapi kita belum memiliki pengolahan jagung yang intensif. Kalau kita lihat di beberapa swalayan, banyak sekali olahan-olahan jagung tapi itu hasil impor semua, itulah kekurangan kita semua, produksi-produksi pengolahan dari produk-produk pertanian ke daerah cukup banyak, tapi belum beragam.

 

Sebenarnya hal-hal inilah yang belum ada pendekatan kolaborasi. Kolaborasi inilah yang sebenarnya Gelora ingin gaungkan sebagai suatu partai baru di Indonesia.

 

Share